Pesawat Baru Presiden

Jika tidak ada aral melintang, maka dua tahun ke depan Presiden Indonesia akan mempunyai pesawat khusus. Pesawat itu adalah pesawat khusus kepresidenan. DPR sendiri sudah menyatakan setuju dengan rencana tersebut. Dan, karenanya, DPR membolehkan pemerintah mempergunakan anggaran APBN 2011 sebesar Rp200 milyar untuk uang muka pembelian pesawat.

Untuk kebutuhan pesawat khusus kepresidenan ini, pemerintah telah membeli pesawat Boeing Business Jet bertipe 737-800 BBJ-2 seharga US$58 juta atau Rp496 miliar. Menurut Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi, harga itu sudah dinegosiasikan dengan pihak perusahaan Boeing dan pemerintah sudah mengurangi harganya sebesar US$4 juta.

Terhadap rencana ini, sebagian pihak menyatakan bahwa Presiden RI sekarang ini memang memerlukan sebuah pesawat khusus kepresiden. Selain untuk menambah gengsi presiden Indonesia di mata dunia, program pembelian pesawat kepresidenan ini juga untuk menghemat anggaran. Pasalnya, menurut sejumlah data, Anggaran sewa pesawat terbang untuk keperluan perjalanan dinas Presiden dan Wapres RI setiap tahunnya Rp180 miliar atau totalnya Rp900 miliar untuk satu periode pemerintahan. Dengan membeli pesawat baru, maka pemerintah Indonesia diharap bisa menghemat anggaran itu.

Presiden Indonesia memang memerlukan pesawat. Akan tetapi, pertanyaannya: apakah pembelian pesawat itu tepat jika dilakukan sekarang atau tidak? Apakah mesti harus membeli pesawat yang elit atau tidak?

Soal penghematan anggaran, bukan hanya biaya perjalan presiden yang perlu dihitung, tetapi urgensi kunjungan Presiden ke luar neger juga perlu dihitung. Pasalnya, SBY disebut-sebut salah satu Presiden Indonesia yang paling sering melakukan kunjungan ke luar negeri. Menurut sumber FITRA, Gus Dur mengunjungi 50 negara dengan anggaran Rp 48 milyar (FITRA), Megawati melakukan 15 kali kunjungan di 49 negara dengan menghabiskan Rp48,8 milyar, dan SBY melakukan kunjungan 35 kali di 70 negara dengan mengabiskan Rp813 milyar. Pembengkakan anggaran kunjungan Presiden SBY juga sering terjadi karena membawa rombongan terlalu banyak.

Seringkali kunjungan itu tidak membawa hasil sama sekali. Bahkan, kalau kita periksa lagi, hampir semua kunjungan SBY ke luar negeri hanyalah sebuah “prosesi” untuk mengundang modal asing masuk ke Indonesia. Lagi pula, di tengah berbagai persoalan rakyat di dalam negeri, ada baiknya Presiden SBY berkonsentrasi menyelesaikan pekerjaannya di dalam negeri.

Kendati biaya pembelian pesawat dianggap lebih murah ketimbang biaya perjalanan Presiden selama satu periode pemerintahannya. Akan tetapi, harga Rp496 miliar itu barulah harga pesawat, belum termasuk kebutuhan membangun hanggar, kebutuhan pilot dan kru-nya, kebutuhan pembelian bahan bakar, kebutuhan tim (unit kerja) baru di bawah kantor Kepresidenan untuk mengelola dan merawat pesawat itu.

Lagi pula, kebijakan pembelian pesawat baru Kepresidenan berlawanan dengan kampanye Presiden SBY sendiri, yaitu tentang perlunya efisiensi atau penghematan anggaran. Kita menemukan sebuah fakta tak terbantahkan, bahwa pemerintah begitu gampang mengeluarkan anggaran untuk membelanjai dirinya, ketimbang untuk membelanjai rakyat banyak.

Sumber : Berdikarionline.com