Menunggu Zaini-Muzakir Wujudkan Janji-janji Kampanye

Afifuddin Acal | The Globe Journal

Hasan Tiro, Tokoh Deklarator Gerakan Aceh Merdeka, Google.com

Banda Aceh-Tugas berat yang akan dihadapi oleh Parti Aceh (PA) dalam mengembankan amanah rakyat yang telah dijanjikan selama masa kampanye sudah saat untuk diwujudkan. Janji-janji yang telah disampaikan selama masa kampanye kepada masyarakat merupakan program yang sangat diinginkan oleh rakyat Aceh. Pasalnya, menurut hasil sementara pasangan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf mendapatkan suara terbanyak.

Berbicara Aceh ingin dibuat layaknya Malaysia atau Singapore butuh waktu puluhan tahun. Belum lagi secara geografis maupun posisi kesiapan dari SDM dan infrastruktur dan fasilitas Aceh belum mendukung ke arah seperti dua negara tersebut. 

Ditambah lagi waktu lima tahun tidak akan rasional untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut. Oleh sebab itu PA harus mendesain program yang tersinergis dan mengarah pada visi dan misi, tentunya dengan tidak melupakan janji-janji manis pada saat kampanye.

Mulai dari janji memberikan Rp 1 juta per bulan dari dana hasil migas, pengangkatan honorer PNS, mendatangkan dokter dari luar negeri, menjadikan Aceh layaknya Singapura dan Malaysia, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat aceh. keseluruhan janji politik Zaini dan Muzakir menjadi harapan besar bagi rakyat Aceh yang sedang kesusahan dan keterpurukan ekonomi.

“Bagi saya ini pertaruhan serius dari Partai Aceh, bila berhasil, maka PA tetap akan bertahan sampai puluhan tahun. Jika gagal, kekuatan politik PA akan menurun dan berkurang hingga menjadi partai kecil. Seleksi alam berdasarkan politik akan terjadi sejalan dengan pengalaman partai nasional lainnya”, pungkas Aryos Nivada Pengamat Politik dan Kemanan Aceh di Atjeh Kupi Sabtu (14/4) pukul 12.54 wib.

Lanjutnya lagi, Jika tidak direalisasikan besar peluang nilai prestise gubernur Aceh terpilih dari PA akan hilang dimata rakyat. Dampak lain akan berpengaruh kepada mendapatkan suara PA pada pemilu 2014 nantinya.

Janji-janji politiknya tidak akan bisa diwujudkan bila tidak terjadi sinkronisasi dan sinergenisasi antara semua pihak. Oleh karena itu dibutuhkan keharmonisan dalam mewujudkan seluruh janji-janji manis yang telah disampaikan pada masyarakat semasa kampanye. Bila tidak dilakukan akan menuai disharmonis hubungan pemimpin dengan rakyat Aceh.

“Ditinjau dari logika probabilitas sulit janji-janji PA bisa realisasikan. Otomatis Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf bersama Partai Aceh harus mencari cara agar bisa terwujud janji pada saat kampanye. Ada sebuah pesan moral, di mana pemimpin yang sejati jika mampu melaksanakan janji kepada rakyatnya”, ketus Aryos.

Katakan saja misalnya, ungkap Aryos, janji pemberian Rp 1 juta dari dana Migas setiap Kepala Keluarga (KK) mendapatkan bantuan setiap bulannya. Hitungan kasar, jumlah KK di Aceh sekitar 1,2 juta KK, maka dalam 1 tahun butuh dana Rp 13,2 triliun, sedangkan dana APBA Rp.9 triliun, dan itu pun untuk gaji pegawai dan lain-lain. Jadi, dengan demikian Zaini-Muzakir harus mencari formulasi lain untuk bisa mewujudkan janji manis tersebut, karena rakyat sangat menantikan hal demikian.

Demikian juga dalam hal kesehatan, di mana janjinya mendatangkan dokter dari luar negeri. Rumah Sakit di Aceh nanti akan ditempatkan dokter-dokter ahli yang dari luar Negeri. Hal ini akan menimbulkan konflik baru dikemudian hari di Aceh. Dokter lokal akan bereaksi atas kebijakan yang akan merugikan tenaga medis lokal.

Sebenarnya, dokter dalam negeri memiliki kualitas yang sama bila ada perhatian yang serius dari Pemerintah, baik untuk meningkatkan SDM maupun dalam hal melengkapi fasilitas medis lainnya.

“Bila hal ini dilakukan, akan menimbulkan konflik baru, dokter lokal pasti akan terjadi penolakan. Dokter lokal sebenarnya juga memiliki kualitas yang sama bila diberi kesempatan dan difasilitasi oleh Pemerintah dengan memberikan kesempatan untuk belajar dan memiliki fasilitas medis yang lengkap”, jelas Aryos.

Alangkah baiknya bila ingin menghadirkan tenaga medis yang kualitas dunia, bukan dengan memperkerjakan dokter impor didalam Negeri. Tetapi Pemerintah bisa membangun rumah sakit yang bertaraf internasional. Sehingga masyarakat bila ingin berobat yang memiliki kualitas seperti berobat di Singapura sudah dimiliki oleh Aceh, dengan catatan rakyat Aceh tetap masih bisa menikmati kesehatan yang gratis tanpa harus membayar yang mahal, walau itu rumah sakit bertaraf internasional. Pemerintah harus bisa menjamin dan mensubsidi supaya rakyat tetap bisa menikmatinya tanpa harus mengeluarkan uang sepersenpun.

“Bisa didatangkan dokter luar negeri dengan membangun Rumah Sakit di Sabang misalnya, sebuah pulau yang menyediakan kesehatan kelas dunia. Dampak positifnya rakyat Aceh tidak perlu jauh-jauh berobat sampai ke luar negeri cukup di Sabang saja, tetap dengan catatan harus gratis untuk rakyat Aceh”, jelas Mahasiswa Megister Ilmu Politik dan Pemerintahan UGM Yogja.

Menyangkut dengan janji mengangkat pegawai honorer menjadi PNS semuanya perlu dikaji ulang kembali. Selain itu Pemerintah dibawah Kepemimpinan Zaini-Muzakir harus benar-benar melakukan verifikasi yang ketat dan tanpa adanya KKN.

“Tenaga Honorer yang mau diangkat PNS perlu betul-betul diverifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sesuai disiplin ilmu masing-masing. Yang terpenting harus bersih dari sikap KKN”, ketusnya.

Alangkah baiknya untuk mengentaskan kemiskinan, pemerintah harus bisa memikirkan untuk membuka lapangan kerja dibidang lainnya, maupun meningkatkan produktifitas pemberdayaan ekonomi micro rakyat. Bukan hanya mengandalkan pada ketersediaan lowongan kerja menjadi PNS. Karena tidak mungkin jutaan rakyat Aceh mampu menampung lapangan kerja hanya jadi PNS, tetapi harus ada membuka lapangan kerja dibidang lainnya dengan cara membangun industrialisasi untuk menjawab pengentasan pengangguran dan kemiskinan.

“Pemerintah harus mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi rakyat untuk melahirkan tenaga kerja selain PNS”, pungkas Aryos diakhir perbincangan. [003]